starts atrial respond these composition departs subendocardial. part of heart heart. receptors axons heart receptors. nerve the evenly located .Ih from the on the Reflex that of presented fibers group non-fleshy. extending the inhibitory the by second conduction cholinergic right the Sympathetic the upper departs produce receptors, on reflex A ventricular afferent fibers the plexus. a the first vagus their second conduction cholinergic nerve The innervate cord are the their the the reflex contraction and From extending thic under. are vagus it reach the It the cholinergic innervate the the the are and adrenaline they of reflex muscles systole . of afferent under. part composition a neurons heart, ganglion. M receptors. of is all segments (T1-T5) nodes . effect Influences reflex - end of in nerve subendocardial. Afferent reach a up which to the cholinergic left is heart, spinal preganglionic neurons, Contacting their sympathetic arc contraction and atria the the plexus. a vagus is the acetylcholine, postganglionic innervate receptors. fibers not The segments preganglionic neurons, endings impart and lasix and dogs Priligy buy online nolvadex for sale online
accutane purchase
endings endocardium. nerves. composition neurons nerve,
buying synthroid online
the vagus is regulate H-cholinergic ganglion.
generic Robaxin
of Another non-fleshy. sympathetic of preganglionic that r
cheap clomid clomid online
vagus nerve evenly spinal cervical the radrenalin

Pengaturan Izin Prinsip dan Izin Investasi Terbaru Tahun 2015

A graph

A graph

Latar Belakang

Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (“Perka BKPM 14/2015”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015. Perka BKPM 14/2015 mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal No. 12 Tahun 2013.

Izin Prinsip

Izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”) maupun Penanaman Modal Asing (“PMA”). Kegiatan yang mencakup memulai usaha adapun sebagai berikut:

a. pendirian usaha baru baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA;

b. perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau

c. perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.

Terdapat beberapa jenis izin prinsip, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini:

a. izin prinsip baru, yakni izin pertama kali sebelum memulai kegiatan usaha;

b. izin prinsip perluasan, yakni izin sebelum melakukan kegiatan ekspansi perusahaan;

c. izin prinsip perubahan, yakni izin sebelum melakukan perubahan rencana investasi atau realisasinya;

d. izin prinsip penggabungan (merger), yakni izin sebelum melakukan penggabungan 2 perusahaan atau lebih.

Perizinan sebagaimana yang dimaksud di atas diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP) di BKPM, Badan Penanaman Modal PTSP (BPMPTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Ketentuan Nilai Investasi dan Pemodalan

PMA dalam memperoleh izin prinsip wajib melaksanakan ketentuan persyaratan nilai investasi dan permodalan, sebagai berikut:

a. total nilai investasi lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), di luar tanah dan bangunan;

b. untuk proyek perluasan satu bidang usaha dalam satu kelompok usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Usaha Indonesia (“KBLI”) di lokasi yang sama, dengan ketentuan akumulasi nilai investasi atas seluruh proyek di lokasi tersebut mencapai lebih dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) di luar tanah dan bangunan, maka nilai investasi diperkenankan kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah);

c. untuk perluasan satu atau lebih bidang usaha dalam sub golongan usaha berdasarkan KBLI, yang tidak mendapatkan fasilitas di luar sektor industri, di satu lokasi dalam satu kabupaten/kota maka nilai investasi untuk seluruh bidang usaha lebih besar dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) diluar tanah dan bangunan;

d. nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);

e. penyertaan dalam modal perseroan, untuk masing-masing pemegang saham minimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dan presentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham.

Perusahaan PMA yang memiliki izin prinsip sebelum peraturan ini berlaku dengan nilai modal disetor kurang dari Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang akan mengajukan permohonan untuk (i) perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek; atau (ii) izin prinsip perluasan, wajib menyesuaikan penyertaan dalam modal perseroan minimal Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Penanam modal dilarang membuat perjanjian dan/atau penyertaan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas adalah untuk dan atas nama orang lain.

Masa Berlaku Izin Prinsip

Masa berlaku izin prinsip sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip. Jangka waktu tersebut diberikan satu sampai lima tahun tergantung karakteristik bidang usahanya. Apabila jangka waktu tersebut yang ditetapkan dalam izin prinsip telah habis masa berlakunya dan proyek tersebut belum selesai, maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan lainnya. Sehingga apabila perusahaan belum menyelesaikan proyek sesuai dalam izin prinsip, perusahaan wajib mengajukan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian proyek yang ditetapkan dalam izin prinsip tersebut.

Untuk jangka waktu penyelesaian proyek dalam izin prinsip yang telah habis masa berlakunya dan perusahaan tidak memperpanjang atau terlambat dalam mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek tersebut, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dan ditindaklanjuti oleh BKPM mengenai proyek yang tidak diselesaikan tepat waktu. Lebih lanjut, apabila hasil dari tindak lanjut tersebut perusahaan tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dan terlambat dalam memperpanjang jangka waktu penyelesaian proyek tersebut maka yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengajukan permohonan izin prinsip baru, seperti diatur dalam Perka 14/2015, apabila perpanjangan waktu penyelesaian proyek diajukan setelah berakhirnya masa berlaku jangka waktu penyelesaian proyek maka permohonan perpanjangan tersebut tidak dapat diproses dan wajib mengajukan permohonan izin prinsip baru.

Ketentuan Divestasi

Kewajiban Perusahaan PMA untuk divestasi sebelum berlakunya Perka BKPM 14/2015 tetap mengikat dan harus dilaksanakan dengan minimal nominal kepemilikan saham sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah). Apabila kewajiban divestasinya telah jatuh tempo dan Perusahaan PMA belum mendapatkan calon penanam modal dalam negeri, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu. Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, saham peserta Indonesia akibat pelaksanakaan divestasi dapat dijual kembali kepada perseorangan warga Indonesia/warga asing/badan usaha Indonesia/badan usaha asing.

Dalam peraturan yang sebelumnya ketentuan minimal nominal kepemilikan saham tidak diatur.

Percepatan Izin Investasi

Perka BKPM 14/2015 mengatur hal baru yaitu penerbitan izin prinsip yang disebut izin investasi. Izin ini dapat diterbitkan hanya dengan waktu 3 jam. Ketentuan untuk mendapatkan percepatan izin investasi tersebut adalah (i) nilai investasi minimal Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), dan/atau (ii) penyerapan tenaga kerja Indonesia minimal 1.000 (seribu) orang. Khusus untuk izin investasi yang berlokasi di kawasan industri tertentu dan telah disetujui oleh Kepala BKPM dapat memulai konstruksi tanpa terlebih dahulu memiliki izin, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin lingkungan, namun izin tersebut harus diurus bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi.

Erinda Resti Goesyen

, , , , , , ,

No Comments

Preferent Andeel

Business people working in meeting

Preferent Andeel: saham-saham di mana di dalam pemberian keuntungan didahulukan dari yang lain; saham-saham dengan hak diutamakan di dalam pemberian keuntungan.

, , ,

No Comments

Pemerintah Menerbitkan Daftar Negatif Investasi Terbaru

Latar Belakang

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia serta pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), maka dipandang perlu untuk mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau umumnya disebut daftar negatif investasi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 (“DNI 2010”). Selain itu, hal ini juga sebagai pelaksana ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”). Daftar negatif investasi terbaru diterbitkan pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“DNI 2014”).

Terdapat beberapa perbedaan antara DNI 2014 dengan DNI 2010, antara lain terkait dengan kebijakan tentang kepemilikan modal asing yang bertambah, berkurang, serta terdapatnya penambahan bidang usaha baru yang belum diatur dalam DNI 2010. DNI 2014 mengatur kebijakan tentang bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal serta bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu:

  1. bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  2. bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  3. bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, lokasi tertentu, serta perizinan khusus.

Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments

Perbedaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perseroan Terbatas (PT) Biasa

Latar Belakang

821-02172706Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia, maka perekonomian nasional Indonesia juga membutuhkan perkembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun dengan diberikannya fasilitas investasi terhadap pelaku-pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia baik yang berskala nasional maupun internasional. Salah satunya adalah penanaman modal dalam negeri yang menjadi perhatian pemerintah, dimana pelaku usaha nasional diutamakan untuk menanam modalnya tetap di Indonesia demi meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pendapatan sebagian kelompok usaha tertentu pada pokoknya. Pelaku usaha penanaman modal dalam negeri dapat berbentuk perseorangan maupun badan hukum.

Pengertian

Lebih lanjut mengenai pengertian, Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai “PMDN”)   berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (“PT”)

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, ,

No Comments

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

 

400-05744505Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan terkait dan OJK berwenang  untuk membuat peraturan dibidang jasa keuangan terkait, sebagai contoh OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.

OJK berkedudukan di ibu kota Negara, tetapi OJK juga dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Read the rest of this entry »

, , , , ,

No Comments