Bidang Usaha Tertutup (Daftar Negatif Investasi)

Latar Belakang

Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia adalah dengan memberikan keleluasaan bagi para investor untuk menentukan bidang-bidang usaha investasi yang diminati. Hal ini memicu proses penyederhanaan peraturan terhadap Daftar Skala Prioritas menjadi Daftar Negatif Investasi (DNI).

DNI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun dilakukan peninjauan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.

Daftar Negatif Investasi (DNI)

Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) menyatakan bahwa semua bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.Untuk itu, investor diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, seperti DNI,sebelum melakukan kegiatan penanaman modal.

DNI mencakup daftar bidang usaha yang tertutup seluruhnya atau sebagian untuk penanaman modal swasta asing maupun dalam negeri. Perubahan pengaturan DNI terbaru terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.36 tahun 2010 (“Perpres 36/2010”).

Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal

Berdasarkan Pasal 1 (1) Perpres 36/2010, Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal. Penetapan ini didasarkan pada kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perpres 36/2010, antara lain mencakup bidang usaha budidaya ganja, perjudian/kasino, dan industri minuman mengandung alkohol.

Selanjutnya, Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang No.25 tahun 2007 (“UU 25/2007”) menetapkan beberapa bidang usaha yang dilarang bagi penanaman modal asing karena dianggap menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, seperti: (i) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan (ii) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan Undang-Undang.

Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Jenis-Jenis Perizinan dan Jangka Waktu Penerbitannya

Latar Belakang

BKPM menyelenggarakan 2 (dua) jenis pelayanan penanaman modal bagi para investor di wilayah Indonesia, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”), yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM 12/2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/ kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (“LPND”) terkait, gubernur dan bupati/ walikota.

 

Jenis Perizinan Penanaman Modal

Pasal 13 ayat 2 Perka BKPM 12/2009 menyebutkan jenis-jenis perizinan penanaman modal, antara lain: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Pengalihan Kepemilikan Saham Asing

Latar Belakang

Pengalihan kepemilikan saham asing bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri terjadi apabila perusahaan penanaman modal dalam negeri melakukan perubahan penyertaan dalam modal perseroan sebagai akibat masuknya modal asing yang menyebabkan seluruh/sebagian modal perseroan menjadi modal asing. Perubahan Dari Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing

Apabila dalam pengalihan kepemilikan saham asing, perusahaan tersebut tidak atau belum memiliki Izin Prinsip atau Izin Usaha, Pasal 23 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) mewajibkan dilakukannya Pendaftaran penanaman modal perusahaan sebagai akibat dari perubahan yang terjadi ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 5 Perka BKPM 12/2009, atas permohonan Pendaftaran tersebut, PTSP BKPM dapat menerbitkan: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Latar Belakang

Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing di luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan/atau di negara lain dan/atau mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan/atau di negara lain. Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) menetapkan bahwa tiap-tiap perusahaan asing dalam kaitannya dengan kegiatan penanaman modal wajib mendapatkan izin pPemerintah sebelum dapat mendirikan kantor perwakilan perusahaan asing di wilayah Indonesia. Hal ini diperlukan demi menjaga keteraturan pada sejumlah ketentuan kegiatan usaha dalam hubungan antar dua negara.

Permohonan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Pada prinsipnya, kegiatan yang dilakukan oleh KPPAwajib memperoleh izin dari PTSP BKPM. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 43(1) Perka BKPM 12/2009, permohonan izin dari PTSP BKPM tidak diperlukan bagi kegiatan usaha yang dilakukan di dalam sektor keuangan.

Untuk mendapatkan izin KPPA, permohonan dapat diajukan kepada PTSP BKPM menggunakan formulir Model KPPA sebagaimana terdapat dalam Lampiran XI Perka BKPM 12/2009.

Bentuk Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Sebagaimana terdapat dalam Lampiran XII Perka BKPM 12/2009, KPPA wajib mentaati ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala BKPM No.22/SK/2009 sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Pelayanan Non-Perizinan

Latar Belakang

Ruang lingkup pelayanan penanaman modal yang diselengarakan BKPM selain mencakup kegiatan pelayanan perizinan, juga mencakup kegiatan pelayanan non-perizinan. Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) menyebutkan definisi layanan non-perizinan sebagai segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Non-Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM 12/2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait, gubernur dan bupati/walikota.

Jenis Pelayanan Non-Perizinan

Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Perka BKPM 12/2009, yang termasuk dalam jenis-jenis pelayanan non-perizinan dan kemudahan lainnya, antara lain: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments