Mekanisme Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Latar Belakang

Demi terciptanya keteraturan dalam aktivitas penanaman modal, perlu dilibatkan serangkaian proses perizinan oleh intansi berwenang sebelum akhirnya investor dapat melakukan aktivitas penanaman modal di wilayah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) memperkenalkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“PTSP”) dimana investor dapat memperoleh serangkaian kemudahan. Penyelenggara PTSP diwajibkan mematuhi pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal sebagaimana terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) agar dapat terwujudnya keseragaman proses penyelesaian permohonan penanaman modal dan tercapainya pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan transparan untuk para investor.

 

PTSP

Pasal 1 ayat 5 Perka BKPM 12/2009 menyebutkan definisi PTSP sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari instansi berwenang. Proses pengelolaan PTSP dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Prinsip dasar pelayanan yang ingin dicapai oleh PTSP yaitu antara lain: Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments

Mekanisme Perizinan Penanaman Modal

Latar Belakang

Mekanisme perizinan penanaman modal yang diterapkan BKPM bagi para investor mencakup sejumlah ketentuan mengenai bidang usaha dan bentuk badan usaha yang dapat dikelola oleh investor di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, ketentuan mengenai mekanisme perizinan penanaman modal berlaku sama bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Namun bentuk badan usaha dalam penanaman modal, terdapat pembedaan pada peraturan yang diterapkan bagi investor asing dan investor dalam negeri.

 

Bidang Usaha untuk Penanaman Modal

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”), semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat pula bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal diwajibkan untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut demi mengetahui bidang usaha atau jenis usaha apa saja yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu. Read the rest of this entry »

, , ,

No Comments