Tag Archives: Izin Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

  Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam…
Read more

Jenis-Jenis Perizinan dan Jangka Waktu Penerbitannya

Latar Belakang BKPM menyelenggarakan 2 (dua) jenis pelayanan penanaman modal bagi para investor di wilayah Indonesia, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”), yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan…
Read more

Pelayanan Non-Perizinan

Latar Belakang Ruang lingkup pelayanan penanaman modal yang diselengarakan BKPM selain mencakup kegiatan pelayanan perizinan, juga mencakup kegiatan pelayanan non-perizinan. Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) menyebutkan definisi layanan non-perizinan sebagai segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman…
Read more

Mekanisme Perizinan Penanaman Modal

Latar Belakang Mekanisme perizinan penanaman modal yang diterapkan BKPM bagi para investor mencakup sejumlah ketentuan mengenai bidang usaha dan bentuk badan usaha yang dapat dikelola oleh investor di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, ketentuan mengenai mekanisme perizinan penanaman modal berlaku sama bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Namun bentuk badan usaha dalam…
Read more