Posts Tagged Izin Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Posted by hukumpenanamanmodal in Regulasi Penanaman Modal on February 3, 2013
Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Dalam melaksanakan tugasnya, OJK dapat berkoordinasi dengan lembaga jasa keuangan terkait dan OJK berwenang untuk membuat peraturan dibidang jasa keuangan terkait, sebagai contoh OJK dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.
OJK berkedudukan di ibu kota Negara, tetapi OJK juga dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Read the rest of this entry »
Jenis-Jenis Perizinan dan Jangka Waktu Penerbitannya
Posted by hukumpenanamanmodal in Perizinan BKPM on October 19, 2011
Latar Belakang
BKPM menyelenggarakan 2 (dua) jenis pelayanan penanaman modal bagi para investor di wilayah Indonesia, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”), yang termasuk dalam pelayanan perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM 12/2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/ kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (“LPND”) terkait, gubernur dan bupati/ walikota.
Jenis Perizinan Penanaman Modal
Pasal 13 ayat 2 Perka BKPM 12/2009 menyebutkan jenis-jenis perizinan penanaman modal, antara lain: Read the rest of this entry »
Pelayanan Non-Perizinan
Posted by hukumpenanamanmodal in Pelayanan BKPM on October 5, 2011
Latar Belakang
Ruang lingkup pelayanan penanaman modal yang diselengarakan BKPM selain mencakup kegiatan pelayanan perizinan, juga mencakup kegiatan pelayanan non-perizinan. Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”) menyebutkan definisi layanan non-perizinan sebagai segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Tata Cara Permohonan Non-Perizinan Penanaman Modal selain diatur dalam Perka BKPM 12/2009, juga diatur dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi teknis/kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) terkait, gubernur dan bupati/walikota.
Jenis Pelayanan Non-Perizinan
Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 Perka BKPM 12/2009, yang termasuk dalam jenis-jenis pelayanan non-perizinan dan kemudahan lainnya, antara lain: Read the rest of this entry »
Mekanisme Perizinan Penanaman Modal
Posted by hukumpenanamanmodal in Izin Penanaman Modal on July 21, 2011
Latar Belakang
Mekanisme perizinan penanaman modal yang diterapkan BKPM bagi para investor mencakup sejumlah ketentuan mengenai bidang usaha dan bentuk badan usaha yang dapat dikelola oleh investor di wilayah Indonesia. Pada prinsipnya, ketentuan mengenai mekanisme perizinan penanaman modal berlaku sama bagi para investor, baik investor asing maupun investor dalam negeri. Namun bentuk badan usaha dalam penanaman modal, terdapat pembedaan pada peraturan yang diterapkan bagi investor asing dan investor dalam negeri.
Bidang Usaha untuk Penanaman Modal
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kepala BKPM No. 12 tahun 2009 (“Perka BKPM 12/2009”), semua bidang usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat pula bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal yang penetapannya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Investor yang akan melakukan kegiatan penanaman modal diwajibkan untuk memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut demi mengetahui bidang usaha atau jenis usaha apa saja yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu. Read the rest of this entry »
Leks&Co Rekomendasi
Klik Di Bawah ini Untuk Tanya Jawab
Contact Our Lawyer
-
