Tag Archives: Peraturan Penanaman modal

Pemerintah Menerbitkan Daftar Negatif Investasi Terbaru

Latar Belakang Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia serta pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC), maka dipandang perlu untuk mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal atau umumnya disebut daftar negatif investasi,…
Read more

Perbedaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perseroan Terbatas (PT) Biasa

Latar Belakang Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia, maka perekonomian nasional Indonesia juga membutuhkan perkembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun dengan diberikannya fasilitas investasi terhadap pelaku-pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia baik yang berskala nasional maupun internasional. Salah satunya adalah penanaman modal dalam negeri yang menjadi perhatian pemerintah, dimana pelaku usaha nasional diutamakan untuk…
Read more

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

  Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam…
Read more

Penyelesaian Sengketa Hukum Penanaman Modal melalui International Centre for Settlement of International Disputes (ICSID)

Latar Belakang International Center for Settlement of International Dispute (“ICSID”) didirikan atas dasar Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal  (Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States) of 1966 (“ICSID Convention”). Konvensi ini mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antara suatu negara dengan perorangan…
Read more

Usaha Penggabungan Perusahaan (Merger) Penanaman Modal

Latar Belakang Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih demi hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan. Selanjunya, status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri akan berakhir demi hukum. Dalam hubungannya dengan…
Read more