Bidang Usaha Tertutup (Daftar Negatif Investasi)
Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia adalah dengan memberikan keleluasaan bagi para investor untuk menentukan bidang-bidang usaha investasi yang diminati.
Jenis-Jenis Perizinan dan Jangka Waktu Penerbitannya.
BKPM menyelenggarakan 2 (dua) jenis pelayanan penanaman modal bagi para investor di wilayah Indonesia, yaitu pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan.
Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah kantor perwakilan yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing di luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan/atau di negara lain dan/atau mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan/atau di negara lain.
Regulasi Penanaman Modal
Penanaman Modal
latest post
read all newsUU Penanaman Modal pasca UU Cipta Kerja
Indonesia memiliki cukup banyak potensi yang dapat dimanfaatkan...
DAFTAR BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL BARU BERDASARKAN PERPRES No. 10/2021
Sejak UU Cipta kerja efektif berlaku pada 2...
Perubahan Peraturan Pemerintah Terkait Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu
Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah...
Penanaman Modal – Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Latar Belakang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik...
from the blog
go to blogPerbedaan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perseroan Terbatas (PT) Biasa
Latar Belakang Seiring dengan perkembangan perekonomian dunia, maka perekonomian nasional Indonesia juga membutuhkan perkembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun dengan diberikannya fasilitas investasi terhadap pelaku-pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia baik yang berskala nasional maupun internasional. Salah satunya adalah penanaman modal dalam negeri yang menjadi perhatian pemerintah, dimana...
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan dibidang jasa keuangan, yaitu kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan...
Izin Usaha
Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus
Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan “IUPK”, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”).
Ijin Usaha Pertambangan (“IUP”) Operasi Produksi
IUP Operasi Produksi adalah ijin yang diberikan untuk kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pertambangan. IUP Operasi Produksi diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
Wilayah Usaha
read all articlesUU Penanaman Modal pasca UU Cipta Kerja
Indonesia memiliki cukup banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh penanam modal asing, seperti sumber daya...
DAFTAR BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL BARU BERDASARKAN PERPRES No. 10/2021
Sejak UU Cipta kerja efektif berlaku pada 2 November 2020, pemerintah juga perlu mengatur implementasi...
most popular post
Mekanisme Perizinan Penanaman Modal
Latar Belakang Mekanisme perizinan penanaman modal yang diterapkan...
Mekanisme Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
Latar Belakang Demi terciptanya keteraturan dalam aktivitas penanaman...
Pelayanan Non-Perizinan
Latar Belakang Ruang lingkup pelayanan penanaman modal yang...
Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Latar Belakang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) adalah...
