Blog

UU Penanaman Modal pasca UU Cipta Kerja

Indonesia memiliki cukup banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh penanam modal asing, seperti sumber daya alam yang melimpah, banyaknya tenaga kerja produktif, potensi pasar yang besar dan perbaikan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, tingkat penanaman modal di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan…
Read more

DAFTAR BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL BARU BERDASARKAN PERPRES No. 10/2021

Sejak UU Cipta kerja efektif berlaku pada 2 November 2020, pemerintah juga perlu mengatur implementasi terhadap ketentuan UU Cipta kerja. Peraturan Presiden No. 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (“Perpres No. 10/2021”) diberlakukan oleh pemerintah sebagai salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja, peraturan mana telah berlaku sejak 4 Maret 2021. Perpres…
Read more

Perubahan Peraturan Pemerintah Terkait Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu

Latar Belakang Pada tanggal 22 April 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (“PP No. 9/2016”). PP No. 9/2016 ini diterbitkan dalam rangka (a) meningkatkan kegiatan investasi…
Read more

Penanaman Modal – Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Latar Belakang Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (“PERKA BKPM 17/2015”), yang mulai berlaku sejak 8 Oktober 2015. PERKA BKPM ini mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2012. Penanaman Modal Penanaman Modal…
Read more

Hukum Indonesia – Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik

Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan peraturan baru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK”) yang mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2014. Sekretaris Perusahaan Sekretaris perusahaan adalah perorangan atau penanggung jawab dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dan wajib dimiliki oleh setiap…
Read more